Hukum Acara Pidana Dan Peradilan Ham

Hukum Acara Pidana Dan Peradilan Ham

HUKUM ACARA PIDANA Oleh M. Mahendradatta Bahan-bahan KUHAP HUKUM ACARA PIDANA oleh Suryono Sutarto, S.H., M.S. dan Oeripah Soejakto, S.H. ASPEK MANUSIAWI DALAM ORGANISASI oleh

Stan Kossen MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh M. Luthfie Hakim, S.H. MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh A. Wirawan Adnan, S.H. PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP oleh M. Yahya Harahap, S.H. Pokok Bahasan I. POKOK BAHASAN I: Pengenalan HAP 1. 2. 3. 4. Pengertian HAP Fungsi/tugas dan Tujuan HAP Sumber hukum HAP Dramatis Personae dalam HAP

II. POKOK BAHASAN II: Pengenalan Lanjutan HAP 1. 2. 3. Asas-asas HAP Ilmu-ilmu Pengetahuan Pembantu HAP Memahami Fakta dan Kesimpulan (lanjutan) Pokok Bahasan III. POKOK BAHASAN III: Pemeriksaan Pendahuluan (voorenderzoek) IV. POKOK BAHASAN IV: Pemeriksaan Pengadilan (gerechtelijk onderzoek) POKOK BAHASAN I: Pengenalan HAP

Pengertian HAP: HAP ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orangorang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar (Sudarto) (Lanjutan) Hukum Acara Pidana Penegak Hukum Masyarakat (Lanjutan) Kesimpulan dari pengertian HAP: Fungsi HAP adalah untuk melaksanakan

atau menegakkan HUKUM PIDANA; HAP telah beroperasi meskipun baru ada persangkaan saja adanya pelanggaran HUKUM PIDANA, berarti HAP sudah dapat berjalan meskipun belum jelas ada/tidaknya suatu tindak pidana; (Lanjutan) Uraian Fungsi/Tugas HAP: Menemukan fakta tentang terjadinya pelanggaran thd HUKUM PIDANA; Menetapkan pelanggar hukum (tersangka); Menemukan dan memeriksa tersangka (termasuk menangkap/menahannya); Mengumpulkan alat-alat bukti;

Mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan; (Lajutan) Memeriksa terdakwa dan menjatuhkan putusan; Mengatur upaya-upaya hukum atas putusan hakim; Melaksanakan dan mengawasi putusan hakim. Tujuan HAP: Mencari kebenaran materiil (substantial truth/materiele waarheid) dan sekaligus

untuk perlindungan terhadap HAM (protection of human rights); (Lanjutan) Pemahaman ringkas tujuan HAP: Kebenaran materiil HUKUM ACARA PIDANA Perlindungan HAM (Lanjutan) Sumber hukum HAP: KUHAP; UU Pokok Kehakiman; UU Tentang Mahkamah Agung; UU Pokok Kepolisian;

UU Pokok Kejaksaan; PP Tentang Pelaksanaan KUHAP; Berbagai UU lain, seperti UU Tentang Terorisme dll; (Lanjutan) Dramatis personae dalam HAP: Setiap orang: Tersangka/terdakwa;

Saksi; Ahli; Pejabat Kepolisian dan PPNS (pemeriksaan pendahuluan/voorenderzoek): Penyelidik (Polri); Penyidik (Polri dan PPNS); Penyidik Pembantu (Polri); (Lanjutan) Pejabat Kejaksaan (melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan): Jaksa; Penuntut Umum (JPU);

Pejabat Pengadilan (memeriksa dan membantu memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan): Hakim; Panitera, Wa Panitera, Pan Muda, Pan Pengganti; (Lanjutan) Penasihat Hukum; Pejabat eksekutor (pelaksana) putusan pengadilan (menjalankan UU

pelaksanakan pidana/penitentiaire recht): Jaksa, Pejabat LAPAS, Polri; POKOK BAHASAN II: Pengenalan Lanjutan HAP Asas-asas HAP: Equality before the law (isonomia); Principle of legality terhadap seluruh proses hukum;

Presumption of innocence; Ganti rugi dan rehabilitasi; Speedy trial (constante justitie) and fair trial; (Lanjutan) Hak untuk membela diri dan menunjuk penasihat hukumnya;

Hak diberitahu akan hak-haknya; Onmidelijkheid van het oderzoek (kelangsungan pemeriksaan pengadilan dng terdakwa hadir); Openbaarheid van het proces kecuali ditentukan lain oleh UU; (Lanjutan) Ilmu-ilmu Pengetahuan Pembantu HAP:

Logika: Orientasi hipotesis verifikasi konstruksi logis ada/tidaknya tindak pidana; Psikologi: Berusaha memahami jiwa manusia agar dapat memperlakukannya dengan tepat; (Lanjutan) Kriminalistik: Pelajari kejahatan dari sudut teknis. Didukung ilmu-ilmu forensik (ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi pengadilan secara meyakinkan-ilmiah):

o Ilmu kedokteran forensik (pelajari organ manusia menyangkut sebab-sebab luka atau kematian dalam kaitan dng tindak pidana); (Lanjutan) o Toksikologi forensik (toxicon dan logos, mempelajari racun dalam kaitan dng tindak pidana); o Ilmu kimia forensik (pelajari berbagai bahan kimia dengan dasar ilmu kimia analitika);

o Ilmu alam forensik, misal: Forensic ballistic (balistik kehakiman, pelajari peluru kejahatan atau geincrimineerde kogel) o Dactyloscopie (doctylus or finger dan copy atau cetakan sidik jari/finger-prints); (Lanjutan) Psikiatri: Pelajari jiwa manusia yang sakit;

Kriminologi: Pelajari kejahatan sebagai suatu masalah manusiawi: mengapa, bagaimana, apa tujuan orang melakukan kejahatan. Pelajari kejahatan dalam arti makro; Antara Fakta dan Kesimpulan Memahami Fakta dan Kesimpulan : Definisi fakta:

Segala sesuatu yang kita sepakati bahwa hal itu benar; Sifat keberadaan sesungguhnya (Webster) Fakta adalah (benar-benar) kesimpulan dengan kadar probabilitas yang berbeda-beda, makin suatu kesimpulan mendekati kepastian maka makin merupakan fakta; Kesalahan dalam memahami fakta dan kesimpulan akan menjauhkan dari upaya mencari kebenaran materiil (substantial truth/materiele waarheid); Perhatikan Gambar Di bawah Ini Benar, Salah atau Tanda Tanya

B S ? Ada dua orang dalam ruangan _ ME sedang tidur bersama _ ME tidak memakai baju _ _ _ Mereka bertemu malam hari _ ME berada pada kamar hotel ME baru selesai mandi _ _ _

ME sedang tersenyum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lanjutan) Skala Probabilitas Tidak Mungkin 1 2

Mungkin 3 4 Pasti 5 6 7 8 9 Kita harus berusaha menjadikan kepastian

dari probabilitas (certainties out of probabilities) 10 (Lanjutan) Perbedaan fakta dan kesimpulan: Kesimpulan: 1. Dibuat setiap waktu sebelum, selama dan sesudah pengamatan; 2. Melampaui apa yang anda amati; 3. Menunjukkan suatu kadar probabilitas; 4. Biasanya menimbulkan perselisihan pendapat; 5. Tak terbatas jumlahnya; (Lanjutan) Fakta:

1. Ditetapkan sesudah pengamatan atau pengalaman; 2. Terbatas pada apa yang anda amati saja; 3. Sedekat mungkin dengan kepastian; 4. Cenderung memperoleh persetujuan; 5. Terbatas jumlahnya; Pemahaman fakta dan kesimpulan dalam praktik konkrit: Suatu fakta atau kesimpulan tunggal: = Munir tewas setelah minum juice jeruk; = Pramugari menyajikan minum juice jeruk pada Munir; = Pramugari meracun Munir hingga tewas (???)

Suatu fakta atau kesimpulan berkelanjutan: = Polycarpus terbang bersama Munir ke Singapura; = Polycarpus mempersilakan Munir duduk di kursinya di kelas bisnis; = Polycarpus mengaku telah meminta ijin pramugari untuk menyerahkan kursinya pada Munir; = Munir tewas setelah minum juice jeruk; = Pramugari menyajikan minum juice jeruk pada Munir; = Pramugari bersekongkol dengan Polycarpus meracun Munir hingga tewas (???) Rumusan perundang-undangan menghindari kalimat yang mengandung kesimpulan; Tipe persepsi mental set: Kebanyakan

orang cenderung mencerap apa yang ingin mereka lihat atau mereka persiapkan, terlepas dari kenyataan; Penyebab persepsi mental set: Setiap orang memiliki saringan persepsi (perceptual filter) tentang benda dan manusia yang didasarkan pada latar belakangnya; POKOK BAHASAN III: Pemeriksaan Pendahuluan (voorenderzoek) Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan: Kedapatan tertangkap tangan;

Karena adanya laporan; Karena adanya pengaduan; Diketahui sendiri oleh penyidik; SETELAH DIKETAHUI ADA DUGAAN PERISTIWA HUKUM PENYIDIKAN (Penyidik) PENYELIDIKAN (Penyelidik) Tugas&Wewenang Penyelidikan tindakan untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa itu

merupakan tindak pidana atau bukan Penyidikan serangkaian tindakan untuk menemukan tersangkanya PENANGKAPAN 1. Pengertian 1 angka 20 KUHAP 2. Siapa yang berwenang 16 KUHAP 3. Syarat Penangkapan 17 KUHAP 4. Lama Penangkapan 19 KUHAP 5. Tatacara 18-19 KUHAP PENAHANAN 1. Pengertian 1.21 KUHAP

2. Siapa yang berwenang 20 KUHAP 3. Syarat Penahanan 21 KUHAP 4. Tatacara 21.2 & 21.3 KUHAP 5. Jenis Penahanan 22 KUHAP 6. Lama Penahanan 24-29 KUHAP BATAS WAKTU PENAHANAN INSTANSI Awal Perpanjang Total Pasal 29 (hari) (hari/oleh) (hari) tambahan 1. PENYIDIKAN 20 40 (JPU) 60 30 + 30 2. PENUNTUTAN 20

30 (KPN) 50 30 + 30 3. PENGADILAN 30 60 (KPN) 90 30 + 30 4. BANDING 30 60 (KPT) 90 30 + 30 5. KASASI 50 60 (KMA) 110 30 + 30 ______________________________________________ Maximum hari penahanan 400 + (150+150) (700 hari) Pasal 29: ditambah, jika ada gangguan fisik+mentall, ancaman pidanan lebih 9 tahun.

+ Terhadap perpanjangan= boleh mengajukan keberatan KPT dan KMA PENANGGUHAN PENAHANAN (Pasal 31 (1) KUHAP) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Dalam Hal Penangguhan Penahanan dikabulkan oleh Pejabat yang berwenang.

Jaminan berupa uang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP. Jaminan berupa orang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berasarkan Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP. Permohonan Penangguhan Penahanan harus mencantumkan syarat-sayarat : Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri. Tersangka atau Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti. Tersangka atau Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Tersangka atau Terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan. Pejabat yang berwenang dapat mencabut penangguhan penahanan atas tersangka atau terdakwa jika melanggar syarat-syarat yang ditentukan, Yaitu wajib lapor,tidak keluar rumah atau kota. Terdakwa, Tersangka, keluarga atau Penasehat Hukum dapat mengajukan permohonan perubahan status penahanan kepada pejabat yang berwenang, dari Status Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan

Kota atau Tahanan Rumah. Permohonan perubahan Status Tahanan lazim mencantumkan: Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri. Tersangka atau Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti. Tersangka atau Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Tersangka atau Terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan Perubahan Status Tahanan apabila dikabulkan

akan mengurangi masa tahanan Tersangka atau Terdakwa dengan perhitungan masa tahanan : Penahanan Rumah Tahanan Negara, jumlah pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanannya ( 1 hari : 1 hari). Penahanan Rumah, jumlah pengurangannya 1/3 hari X jumlah masa penahanannya (misalnya Masa tahanan 60 hari, maka jumlah penahannya 60 hari X 1/3 hari). Penahanan Kota, jumlah pengurangannya 1/5 hari X jumlah masa penahanannya (misalnya Masa tahanan 60 hari, maka jumlah penahannya 60 hari X 1/5 hari). PENGGELEDAHAN 1. Pengertian 1.17 KUHAP 2. Siapa yang berwenang 32 KUHAP 3. Tatacara Ps 33 KUHAP 4. Pengecualian 34 dan 35 KUHAP

5. Jenis Penggeledahan- Pasal 32 PENYITAAN 1. Pengertian 1.16 KUHAP 2. Siapa yang berwenang 38 KUHAP 3. Tatacara 38, 39,40,41 KUHAP 4. Penyimpanan 44 KUHAP 5. Tanggung Jawab- Pasal 44 (2) HAK-HAK TERSANGKA Cepat Diperiksa Mengirim Surat Pd Pen Hukum Mengajukan Saksi

TERSANGKA Berbicara Bertemu Setiap saat Dg PH Bantuan Hukum Memberi Ket Bebas Pembelaan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 69 dan 70 KUHAP Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada

setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu . Juklak angka 1 Lamp.Kep.Menkeh No.M.14-PW.07.03/1983, yang dimaksud setiap waktu adalah pada jam kerja. SURAT PANGGILAN ( Pasal 112 s/d 113 ) Penyidik melakukan panggilan guna pemeriksaan harus secara jelas. Yang dipanggil harus datang. Apabila orang yang dipanggil tidak datang harus memberikan alasan yang patut dan wajar.

SURAT KUASA PADA DASARNYA ACUAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MERUJUK PADA PASAL 1792 S/D 1797 KUH PERDATA KUASA DAPAT DIBERIKAN DAN DITERIMA DALAM ; AKTA UMUM, TULISAN DIBAWAH TANGAN, SURAT ATAU BAHKAN SECARA LISAN. DALAM SURAT KUASA MEMUAT: IDETITAS PEMBERI KUASA;

IDENTITAS PENERIMA KUASA DAN DOMISILINYA; HAL-HAL YANG DIKUASAKAN SECARA KHUSUS Berita Acara bukan pro yustisia; Keterangan yang diberikan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan; Tolak pemintaan dokumen oleh penyelidik (dapat terjadi self increminating). Penyerahan dokumen selaku barang bukti haruslah dibuatkan BAPenyitaan; Kedudukan Penasihat Hukum tidak diatur, tetapi dalam praktek dapat mendampingi terperiksa dan memberikan nasihat

hukum. PenyidikanPemeriksaan Saksi (Pasal 6 s/d 9 KUHAP) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidik. Tidak diatur kedudukan Penasihat Hukum (PH) dalam hal pemeriksaan saksi; Dalam praktek, penyidik menanyakan

kepada saksi apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan dicatat dalam BAP nama Penasihat Hukumnya; Dalam praktek, PH cukup leluasa membantu merumuskan pertanyaan dan jawaban agar pemeriksaan berjalan lancar dan cepat; PenyidikanPemeriksaan Tersangka Kedudukan PH diatur secara sederhana dalam pasal 115 KUHAP; Prinsip umum: melihat dan mendengar saja (within

sight and within hearing); Pengecualian: Perkara keamanan negara hanya dapat melihat, tidak dapat mendengar (within sight without hearing); Dalam praktek untuk perkara selain kamneg PH dapat membantu merumuskan jawaban, bahkan terkadang membantu merumuskan pertanyaan. Hal ini sangat bergantung pada keluwesan dan etiket PH serta pribadi penyidik; Tujuan membantu di sini untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, bukan untuk tindakan curang; PRAPERADILAN (Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP) Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; Ganti Kerugian dan atau Rehebilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal.

Praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya Kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan dengan menyebutkan alasannya. Praperadilan diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Pihak Ketiga Kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Acara Pemeriksaan Praperadilan : Dalam waktu 3 hari diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan sidang.

Pemeriksaan dilakukan secara cepat yaitu 7 (tujuh) hari, apabila dalam waktu tersebut belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Terhadap permintaan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan

Negeri, diputus di sidang Praperadilan dan mengikuti acara Praperadilan (Pasal 95 KUHAP). Penandatanganan BAP (Pasal 118 KUHAP) Saksi maupun Tersangka harus bebas dalam memberikan keterangan dan dicatat seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakannya (pasal 117); Setelah memberikan keterangan, saksi dan tersangka menandatangani BAP; Apabila keterangan yang diberikan tidak

sama dengan yang tertulis dalam BAP maka saksi dan tersangka dapat menolak menandatangani BAP; Untuk itu dibuatkan BAPenolakan penandatanganan BAP; TURUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN ; HANYA BAP TERSANGKA. PADA TINGKAT PENUNTUTAN ; SEMUA BERKAS PERKARA TERMASUK SURAT DAKWAAN PADA TINGKAT PEMERIKSAAN

PENGADILAN ; SELURUH BERKAS PERKARA TERMASUK PUTUSAN HAKIM Tim Pencari Fakta Pro Justitia BAP Dilimpahkan Tim Pencari Fakta REKONSTRUKSI PERKARA Apa itu? 1. 2.

3. Dapat bertentangan dengan HAM krn: Tersangka disuruh mengaku; Dapat bertentangan dg prinsip Praduga tak bersalah; Tidak diatur dalam KUHAP; Rebuilt a fact or idea Membangunmenampilkan kembali peristiwa pidana Pertanyaan yg menjerat? Pasal 166 KUHAP Pertanyaan yg

menjerat tidak boleh diajukan pd terdakwa maupun kepada saksi Apakah berarti pertanyaan menjerat boleh pd TERSANGKA (ditingkat penyidikan) Proses Penuntutan- Acara Biasa PENUNTUTAN *Laporan *Tertangkap Tangan Penyidikan Penyelidikan

Kasus Hukum PENUNTUTAN 1. Pengertian 1.7 KUHAP PENGADILAN Berkas Perkara & PENUNTUT UMUM Surat Dakwaan Tersangka/ Pen Hukum Penyidik

Tentang Surat Dakwaan FORMAL Tanggal dan tanda tangan JPU Identitas Lengkap MATERIIL Uraian cermat,jelas, lengkap = TP Tempus dan Locus delicti Gabung (voeging) Org samabeberapa tindak Pidana

Pisah (splitsing) Kumulatif Beberapa TP oleh beberapa Beberapa T.P Bersangkut paut Tunggal Tersangka Beberapa TP tidak bersangkut paut ttp ada hubungannya Alternatif

Subsider Campuran Surat dakwaan tunggal/biasa Hanya berisi satu saja dakwaan; Tidak mengandung faktor penyertaan (mededaderschap), atau perbarengan (concursus), atau alternatif, atau subsidaritas; Surat dakwaan kumulasi (Pasal 141 KUHAP) Surat dakwaan dengan menggabungkan beberapa dakwaan

sekaligus: Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; Beberapa tindak pidana yang bersangkutpaut satu dengan yang lain; Tidak bersangkut-paut tapi berhubungan; Pemahaman dakwaan kumulatif akan lebih jelas bila dikaji ketentuan KUHP pasal 55 berkenaan dengan penyertaan atau ambil bagian (deelneming, take part in crime) dan ketentuan perbarengan (concursus, samenloop) yang diatur dalam pasal-pasal 63, 64, 65, 66, dan 70 KUHP);

Surat Dakwaan Alternatif Dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengesampingkan/menggantikan (one that substitutes for another); Hakim bebas memilih mana yang lebih pantas dikenakan pidana berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan; Dicirikan dengan selalu ada kata ATAU antara dakwaan yang satu dengan yang lain Surat Dakwaan Subsideritas

Terdiri dari dua atau lebih dakwaan; Disusun secara berurutan (berturut-turut): Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebihlebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair Lagi, dst; Urutan mulai dari dakwaan pidana terberat dan berakhir pada dakwaan teringan; Duduk perkara antara dakwaan satu dengan yang lain saling berhubungan erat; Perbuatan Yang Berbarengan CONCORSUS REALIS

CONCORSUS IDEALIS Satu Perbuatan Satu Satu Perbuatan Orang Satu Orang Pasal-1 (338 KUHP) Beberapa Perbuatan Satu Orang Pasal-2 (406 KUHP) Sesuatu Perbuatan

Temasuk dlm beberapa Ketentuan Pidana Orang membunuh dengan tembakan pd org Lain yg berada dibalik kaca mobil.Kaca mobil Pecah-mobil Rusak (membunuh=338) + (merusak: 406) Pasal-1 351 KUHP Pasal-2 406 KUHP Seseorang mendatangi rumah orang lain; -Melakukan Penganiayan thdp pemilik Rumah - Kemudian merusak barang-barang yg dirumah (Menganiaya=351) + (merusak: 406) Contoh Dakwaan Alternatif dan Subsideritas

Hasil Penyidikan FAKTA: PASAL Yang sesuai 1. Penadahan 480 KUHP 2. Turut Serta -55 jo 362 KUHP Terdakwa Menerima Hasil Curian Surat Dakwaan Penuntut Umum Alternatif Subsideritas Contoh Dakwaan Alternatif dan Subsideritas

Hasil Penyidikan FAKTA: PASAL Yang sesuai 1. Pembunuhan 338 KUHP 2. Penganiayaan berat-mati - 355 KUHP Terdakwa Menghilangkan Nyawa Orang Lain Surat Dakwaan Penuntut Umum Alternatif Susideritas Contoh Dakwaan Subsideritas

I.I. Fakta: Fakta: Menghilangkan Menghilangkan Nyawa Nyawaorang orang lain lain Primer Primer :: Pasal Pasal340 340KUHP KUHP

II. II. Subsider: Subsider: Pasal Pasal338 338KUHP KUHP III III Lebih Lebihsubsider subsider:: Pasal Pasal355 355ayat ayat22KUHP KUHP IV

IV Lebih Lebihsubsider subsiderlagi lagi Pasal Pasal353 353KUHP KUHP Contoh Dakwaan Alternatif (kasus: Pencurian) PASAL Yang sesuai 1. Penadahan 480 KUHP 2. Turut Serta -55 jo 362 KUHP Surat Dakwaan Dakwaan-1

Penadahan Dakwaan-2 Turut Serta Mencuri Dakwaan Kumulatif (kasus: Bersama-sama mencuri- mededaderscap) Semuanya Peserta Pencurian -Dakwaan dijadikan Satu. Satu putusan untuk ketiga terdakwa Pelaku 1 Mencongkel Equal Degree Of criminal Liability

PENCURIAN Pelaku 3 Masuk Rumah Ambil barang Pelaku 2 Masuk Rumah Ambil barang Dakwaan Kumulatif untuk 3 Terdakwa Contoh Dakwaan Kumulatif (kasus: Concursus Realis)

Berbarengan (Concursus Realis=meerdaadsche Samenloop) Pencurian- Penganiayaan- Penipuan Dakwaan KUMULATIF Dakwaan 1 362 KUHP Satu Hukuman Dakwaan II 378 KUHP Dakwaan III 351 KUHP Maksimum Hukman Terberat + 1/3 Contoh Beberapa Kemungkinan Dakwaan (kasus: Penggelapan- Concursus Idealis)

Pasal 63-2 KUHP Pid Umum-Khusus Pegawai Negeri Menggelapkan Uang Negara Psl 372 KUHP (Lex Generalis) Max 4 th Tunggal Psl 417 KUHP (Lex Spesialis) Max 5 Th Penuntut Umum Kumulatif

Alternatif Subsider Proses Persidangan Acara Biasa Pembukaan-Sidang Pemanggilan Terdakwa Pembacaan S.Dakwaan Eksepsi:PH Tanggapan:JPU Eksepsi Ditolak Putusan SELA

Eksepsi Diterima Pemeriksaan PEMBUKTIAN TUNTUTAN PIDANA PEMBELAAN REPLIK DUPLIK PUTUSAN SAKSI, Ahli Surat, Terdakwa, Barang Bukti

PENGERTIAN PEMBUKTIAN Kamus Umum: Memberi atau memperlihatkan sesuatu hal atau peristiwa yang cukup untuk dapat dinyatakan atau dimengerti sebagai suatu hal yang benar (W.J.S. Poerwadarminta) Kamus Hukum Umum: usaha menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar yang cukup kepada hakim yg memeriksa perkara guna memberi kepastian ttg kebenaran peristiwa yg dikemukakan kedalam sidang pengadilan (Prof Dr. Sudikno Mertokusumo,SH) HUKUM ACARA PIDANA : Mencari, mempertahankan, dan

meletakkan suatu kebenaran berdasarkan ketentuan dan pedoman yang dibenarkan oleh undang-undang guna untuk menentukan kesalahan terdakwa. Pasal 183 + 184-1 KUHAP Pasal 183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah Ps 184-1 melakukannya 1. 2. 3. 4. 5. Alat Bukti Yang Sah

Keteranagan Saksi Keteranagan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa + Keyakinan Hakim Jadi Yang Dimaksud TERBUKTI (Beyond a reasonable doubt): 2 alat bukti Yg Sah TERBUKTI Kesalahan Terdakwa

Keyakinan HAKIM Secara Sah Dan Meyakinkan Absolute Truth Dua Alat Bukti Yang Sah ? Alat Bukti Yang Tersedia 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli

3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa Permasalahan Setiap butir alat bukti yang tersedia harus terpenuhi secara penuh untuk dapat memenuhi syarat sebagai 1 alat bukti. Dua saksi yg sah berarti memperoleh satu alat bukti. Dengan demikian 2 alat bukti yg sah adalah kombinasi antara No 1 -5 secara penuh.

Boleh satu saksi yg sah ditambah Keterangan terdakwa sama dengan 2 alat bukti yang sah. Keterangan Saksi Melalui Teleconference Permasalahan Syarat Sahnya KESAKSIAN Lihat,dengar, alami sendiri, menyebut alasan. (1.27) Bukan pendapat atau rekaan. (185.5)

Harus diberikan di dalam sidang Pengadilan (185.1) Mengapa Teleconference bermasalah? 1. Karena kesaksiannya diberikan diluar pengadilan (bertentangan dg Ps 185/1) 2. Kalau saksi (di luar negeri) hrs ditahan karena keterangannya di persidangan jarak jauh diduga palsu (174.2), bagaimana melaksanakan proses

hukumnya? Hukum apa yang berlaku? 3. Bagaimana persidangan dpt memastikan saksi memberi keterangan dalam keadaan bebas? Harus lebih dari dua saksi (185.2) PEMBELAAN Pengertian Membela kepentingan hukum klien, menangkis, menyanggah, mengajukan bukti yang sebaliknya, menempatkan masalah-kesalahan pada tempatnya, membela agar memperoleh fair trial.

Kekeliruan pengertian Membela keinginan klien/terdakwa, membengkokkan yang lurus dan meluruskan yang bengkok. Nota Keberatan/Eksepsi Tangkisan (plead) yg tidak mengenai materi pokok surat dakwaan melainkan pada cacat formalnya, yaitu adanya tertib acara yang in proper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah); Pokok-Pokok Materi Eksepsi

Pendahuluan Eksepsi Gugurnya Kewenangan Menuntut Exceptio judicate (ne bis in idem) --76 KUHP Terdakwa meninggal dunia 77 KUHP Exceptio in tempores (dakwaan telah daluwarsa) 78 KUHP Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Pelanggaran pasal 56 ayat 1 KUHAP (apabila pasal 56 ayat 1 tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta UU, berakibat tuntutan PU tidak dapat diterima MA No.1565 K/Pid/1991, 16 Sept. 1993) Tidak memenuhi syarat klacht delict (apabila tindak pidana berupa delik aduan, tapi ternyata tidak ada pengaduan dari

korban) Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum 67 jo 191 ay 2 KUHAP Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti (diakui), tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana Eksepsi Kewenangan Mengadili (absolut dan relatif) Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Exceptio subjudice (tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaan perkara pidana lainnya karena kesamaan tindak pidana yang

didakwakan); Exceptio in personan (keliru mendakwa orang) Eksepsi keliru sistimatika dakwaan subsidiaritas (dakwaan Subsider lebih berat drpd dakwaan Primer) Eksepsi keliru bentuk dakwaan (misal: Seharusnya berbentuk Kumulasi, tapi disusun secara subsidiaritas) Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum (143 ay 2 KUHAP) obscuur libel, misleading

Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan PU Dakwaan tidak memuat identitas Terdakwa secara lengkap Dakwaan tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti Dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan Penutup Tentang Surat Tuntutan Tentang Surat Dakwaan Tentang Pemeriksaan Saksi-saksi/Tentang Fakta Di Persidangan

Saksi Aldo Saksi mengatakan melihat terdakwa ada di lokasi TKP Benar terdakwa menurut saksi telah menusukkan pisau ke dalam perut korban Benar pisau yang ditunjukkan saksi adalah alat bukti yang dipakai terdakwa Benar Terdakwa menusuk perut korban dikarenakan terdakwa akan dipukul dengan pedang oleh korban Saksi Rani Benar saksi kenal dengan terdakwa Ahli Dr. Munim Dipersidangan Ahli menerangkan sebagai berikut: Tentang Pasal Yang Didakwakan Tentang Analisis Yuridis

(membahas dan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan) Tentang Tuntutan Hukum Hal-hal yang meringankan Hal-hal yang memberatkan Besarnya tuntutan hukum Barang siapa mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun keseluruhan tanpa ijin pemilik

barang tersebut diancam dengan hukum pidana selama-lamanya 6 tahun. Unsur Barang Siapa Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang. Dalam hal ini tidak ada orang lain yang dimaksud melainkan adalah terdakwa, karena terdakwalah diajukan dan diperiksa di muka sidang. Unsur Mengambil barang milik orang lain sebagian maupun keseluruhan Unsur tanpa ijin pemilik barang Nota Pembelaan/Pleidooi

Pendahuluan Tentang pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan Tentang fakta-fakta di persidangan (uraian keterangan saksi-saksi dapat dikelompokkan dengan mengacu pada pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan, atau berupa uraian keterangan saksi-saksi secara berurutan) Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan (uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan, dikaitkan dengan fakta di persidangan) Kesimpulan/Penutup

Kesimpulan/Penutup Memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala hukuman atau setidaktidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan. Tentang Fakta-fakta di Persidangan Dakwaan kesatu Tentang Keberadaan Perusahaan Goro

di Bekas Gudang DOLOG DKI Saksi A mengatakan , saksi B mengatakan , saksi C mengatakan dst. Tentang Proses Tukar Guling Saksi A mengatakan ., saksi C mengatakan , saksi D mengatakan , dst PROSES PEMBELAAN (FAIR TRIAL)

Menerima Bantuan Hukum sejak ditangkap dan ditahan (Pasal 69 KUHAP) Mengajukan Praperadilan (Ps 77 KUHAP) Meminta turunan BAP (Ps 72 KUHAP) Memperoleh berkas perkara ketika dilimpahkan ke PN (Pasal 143-4 KUHAP) Mengajukan EKSEPSI Melakukan pemeriksaan Saksi Mengajukan Saksi A de Charge (160-1-c KUHAP) Penasehat Hukum minta saksi dihadirkan wajib dipenuhi oleh Hakim

Menolak pembacaan BAP (Pasal 162 KUHAP) Mengkonfrontasikan antara saksi yg satu dengan saksi yg lain ( Psl 165 -4 KUHAP) Mengajukan Pembelaan Tertulis (Pasal 182-1-c), Kewenangan Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan (Pasal 217 ayat (1) KUHAP) Pasal 219 KUHAP (1)Siapapun dilarang membawa sejata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat

membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu TIADA KEPENTINGAN HAKIM & JPU DALAM PERKARA PIDANA (1) Tiada seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku juga bagi Penuntut Umum

(Pasal 220 KUHAP) SIKAP HAKIM Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP) SIKAP HAKIM Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik

kepada terdakwa maupun kepada saksi (Pasal 166 KUHAP) Menolak pertanyaan yang jawabannya berupa pendapat pada saksi fakta, atau jawaban berupa fakta pada (saksi) ahli;

Menolak pertanyaan yang bersifat menjerat; Menolak pertanyaan yang berulang-ulang; Menolak kesimpulan yang diucapkan di persidangan; Menolak sikap hakim yang menyatakan bersalahnya terdakwa di luar pembacaan putusan; Menolak sikap yang menyerang/mendebat saksi/terdakwa; Menolak aparat yang membawa senjata api ke dalam ruang sidang; Meminta agar saksi yang memberikan keterangan berubahubah atau berbeda sekali dengan saksi yang lain diperiksa dengan dugaan memberikan keterangan palsu;

Recently Viewed Presentations

  • SPEAKING RISK WITH OUR PROJECT MANAGERS A-P-T Research,

    SPEAKING RISK WITH OUR PROJECT MANAGERS A-P-T Research,

    Colonel (Retired) Fellows is the CEO of APT. He has over 32 years of industry experience in R&D, Defense Acquisition, Program Management and Operational Risk & Safety. He was previously a Vice President for SAIC. He also managed multiple ACAT...
  • PH1600: Introductory Astronomy - APOD

    PH1600: Introductory Astronomy - APOD

    What is this? PH1600: Lecture 1 A Grand Tour of the Universe PH1600: Introductory Astronomy Lecture 1: A Grand Tour of the Heavens School: Michigan Technological University Professor: Robert Nemiroff TAs: Ashley Ames & Martin Boluyt Term: Fall Semester 2008...
  • Presentation Title

    Presentation Title

    Social Media Match. Fiscal Year-2017. When invited to do so, TxDOT Traffic Safety Sub-grantees may use social media when calculating earned media value for match.
  • CHAPTER 7 FINISHING OPERATIONS ME596: Powder-based Manufacturing 7.1

    CHAPTER 7 FINISHING OPERATIONS ME596: Powder-based Manufacturing 7.1

    (Selective laser sintering of metal powders is being used and further developed for rapid prototyping. (Metal injection molding and P/M hot forging becoming viable production processes. (Small, high-strength steel P/M parts are being made in imact-forging hammers at rates higher...
  • Overview of Adult Cardiovascular Disease Social Security ...

    Overview of Adult Cardiovascular Disease Social Security ...

    Gill Sans ヒラギノ角ゴ ProN W3 Times New Roman ヒラギノ明朝 ProN W3 Arial Helvetica Times Title & Subtitle Microsoft Graph Chart Overview of Adult Cardiovascular Disease Social Security Administration Compassionate Allowances Outreach Hearing on Cardiovascular Disease and Multiple Organ Transplants November...
  • Suturing - Weebly

    Suturing - Weebly

    aseptic technique. whenever suturing is necessary. ... A purse-string suture is a continuous stitch paralleling the edges of a circular wound. This is commonly used to close circular wounds, such as hernia or an appendiceal stump. Original by.
  • Chapter 8: The Progressive Movement

    Chapter 8: The Progressive Movement

    President Theodore Roosevelt agreed with many of the charges made by the muckrakers, but accused them of using methods that were irresponsible and sensationalistic. The name actually comes from a John Bunyan character in Pilgrims Progress who spent his entire...
  • IATUL 2016 Charting Our Course Through Reframing: Library

    IATUL 2016 Charting Our Course Through Reframing: Library

    IATUL 2016. Charting . O. ur . Course . Through . Reframing: Library Leadership in a Sea of Change . June 6, 2016. Bruce Fyfe, Nicole Nolan, Catherine Steeves